Jakarta (MR)- Asosiasi
Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (Apkasi) dan Asosiasi Pemerintah
Kedua asosiasi itu berharap Pilkada tetap dilaksanakan secara
langsung. Karena itu, mereka menggelar Rapat Koordinasi Nasional Luar
Biasa. Pertemuan tersebut bertema "Pilkada Langsung Oleh Rakyat untuk
Penguatan Otonomi dan Kepemimpinan Daerah."
"Pertemuan ini bertujuan guna mempertegas sikap penolakan dari bupati
dan wali kota terhadap wacana pengembalian mekanisme pilkada oleh DPRD.
Pilkada DPRD merupakan langkah mundur bangsa ini dalam berdemokrasi,"
kata Ketua Umum Apkasi Isran Noor.
Dia mengemukakan, Apkasi dan Apeksi sudah beberapa kali menyampaikan
penolakan Pilkada lewat DPRD kepada pemerintah, Komisi II DPR dan
Panitia Kerja (Panja) Rancangan Undang-Undang (RUU) Pilkada. Namun,
lanjutnya, pertimbangan dari Apkasi dan Apeksi terkesan tidak
mendapatkan perhatian serius. Buktinya, pembahasan mekanisme Pilkada
melalui DPRD masih terus bergulir.
Apabila DPR mengesahkan Pilkada lewat DPRD, menurut Isran, Apkasi dan
Apeksi bakal melakukan uji materi ke Mahkamah Konstitusi (MK).
"Pertemuan ini juga akan mengkonsolidasikan langkah-langkah yang
nantinya ditempuh pascapengesahan RUU Pilkada," ujar Bupati Kutai Timur,
Kalimantan Timur ini.
Sementara itu, Ketua Umum Apeksi Vicky Lumentut menyesalkan apabila
Pilkada diserahkan ke DPRD. "Jangan heran jika nantinya bupati dan wali
kota tidak optimal bekerja membangun daerah," kata Vicky yang juga Wali
Kota Manado, Sulawesi Utara.
Sumber : BeritaSatu.Com
Posting Komentar